Gelar Aksi Pasca 2 Tahun Bencana, Penyintas Pasigala: Kami Butuh Komitmen, Bukan Janj
Palu- Puluhan penyintas asal kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Bersatu, mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), menuntut kepastian penanganan bencana pasca dua tahun musibah Gempa bumi 7.4 Sr, Senin (28/9/2020).
Penanganan yang dikeluhkan dalam aksi itu salah satunya ialah penyediaan Hunian Tetap (Huntap), khususnya bagi warga yang terdampak tsunami 28 September 2018 di 5 Desa Kecamatan Loli raya, Kabupaten Donggala.
Pada keterangannya perwakilan massa aksi asal Donggala menyatakan sudah jenuh menunggu kepastian dari pemerintah setempat. “Kami butuh komitmen pak, bukan janji lagi. Karena kalau bapak janji lagi mungkin ada kaitannya dengan Pilkada,” sebut Windy salah satu massa aksi.
Tak hanya Huntap, penyintas pada kesempatan itu juga mempertanyakan dana jaminan hidup (Jadup) dan dana stimulan yang hingga saat ini belum mereka dapatkan.
Padahal menurut mereka, sejumlah bantuan pemerintah baik luar negeri, lembaga internasional dan nasional telah masuk untuk tujuan pemulihan korban bencana.
Olehnya, pada kesempatan itu Sulteng Bergerak selaku lembaga swadaya yang memfasilitasi masyarakat meminta kesediaan Gubernur Sulteng untuk berdialog bersama agar permasalahan penanganan bencana segera terealisasi.
Fredyanto Onora, perwakilan Sulteng Bergerak menyatakan sebelumnya sudah beberapa kali menempuh jalur-jalur sesuai undang-undang untuk mendapat kepastian penanganan bencana dari pemerintah Kabupaten setempat.
“Akan tetapi nyaris dari semua pertemuan hasilnya selalu buntu,” ujarnya.
Dikatakannya pemerintah seakan abai dengan penyintas yang masih tinggal di tenda ataupun Hunian sementara (Huntara).
Hal ini terbukti dimana puluhan masyarakat di Loli Raya masih tinggal di Huntara dan belum mendapat kepastian Huntap.
“DPR kabupaten Donggala sudah mengeluarkan rekomendasi untuk bupati Kasman Lasa, sudah diberikan rekomendasi dalam waktu kerja 5 hari, tidak dijalankan,” ungkapnya.
Demikian pihaknya mengaku akhirnya mendatangi pemerintah provinsi Sulteng, sebab sudah jenuh dengan berbagai pertemuan yang selalu berbuntut kebuntuan.
“Kesabaran korban bencana hampir habis, harapan mereka hampir pupus, oleh karenanya mereka ingin menjemput keadilan yang selama ini mandeg,” katanya.
Demikian, apabila tidak juga mendapat kepastian oleh pemerintah provinsi, Sulteng bergerak selaku lembaga pendamping penyintas menyatakan akan menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada Masyarakat.
“Kami dari Sulteng Bergerak, lembaga yang masih mendampingi warga, kami masih mau membantu warga untuk menggunakan komunikasi-komunikasi yang diatur dalam undang-undang, karena kalau tidak warga akan mengambil keputusan sendiri,” tandasnya.
Berdasar pantauan, setelah beberapa jam melakukan aksi, massa akhirnya membubarkan diri sebab tak kunjung berdialog dengan orang nomor satu di Sulteng itu. (ap)
Sumber: kabarselebes.id