Pemprov Sulteng Mesti Punya Kemauan Politik Dalam Pengendalian COVID-19
Palu-Kepala Devisi Kampanye dan Advokasi Sulteng Bergerak, Freddyanto Onora Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk benar-benar serius mengurusi pengendalian COVID-19. Pasalnya, kasus terkonfirmasi positif di daerah ini terus mengalami lonjakan drastis. Sebagaimana pada Kamis, 14 Mei 2020 kasus terkonfirmasi positif bertambah menjadi 111 orang.
“Model penanganganan pemerintah saat ini tidak efektif mengurangi penyebaranan virus corona, mesti ada langka antisipasi yang terukur tidak sekedar seruan atau himbauan physical distancing.” Tutur Freddy, panggilan akrabnya
Menurunya, Pemprov Sulteng harus mau belajar dari pengalaman daerah-daerah lain yang memiliki kepekaan terhadap pengendalian COVID-19. Ia, mencontohkan praktek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kemauan politik (Political Will) untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola. Dimana menurut Freddy, Pemkab Soppeng mampu memberikan pelayanan Swap test massal melalui Mobil Bus keliling.
“Cara ini sangat memungkinkan untuk diadaptasi bahkan kita bisa mengembangkan strategi lain yang lebih melek teknologi. Tetapi, perlu ada Political Will dari pemerintah daerah untuk benar-benar serius mengurusi pencegahan dan pengendalian agar COVID-19 ini cepat teratasi.” Kata Freddy
Selain itu, Freddy juga menyanyangkan sikap pemerintah baik pusat, Provisi maupun Kabupaten/Kota yang cenderung menyalahkan warga karena tidak patuh terhadap himpauan untuk menerapkan social distancing, physical distancing dan work from home. Sementara, menurut dia pemerintah tidak memberikan perlindungan sosial untuk menjamin agar masyarakat terutama warga miskin bisa terus survive selama pembatasan tersebut.
Kata dia, jangan salahkan warga jika mereka terus beraktifitas, meski pemerintah telah berkali-kali menghimbau pentingnya social distancing, physical distancing dan work from home untuk mencegah penyebaran COVID-19.
“Penuhi dulu kebutuhan pokok warga, berikan pelayanan kesehatan gratis baru kemudian warga bisa patuh terhadap himbauan pemerintah.” Tegas Freddy
Baginya, tingkat kepatuhan warga terhadap himbauan pemerintah sangat bergantung dari ketahanan pangan rumah tangga keluarga. Kata Freddy, jika itu tidak dilakukan, maka sama saja membiarkan masyarakat memilih menderita kelaparan atau terpapar COVID-19.
